REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) juga sangat tinggi.
Guna mencapai hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah, melalui Permenpan, mengajak instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan predikat tersebut, sebagai salah satu wujud keseriusan instansi pemerintah untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.
Didasari hal itu, dan sebagai niat tulus untuk mewujudkan pemerintahan yang diinginkan masyarakat, Bea Cukai Ngurah Rai, sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, dan berada di kawasan bandar udara mendapat kepercayaan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan zona integritas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, terdapat 6 pelabuhan laut dan 6 bandar udara Indonesia yang telah ditunjuk oleh KPK dan Kemenpan RB untuk mengikuti program tersebut.
"Bea Cukai Ngurah Rai ikut andil dalam Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai,” jelas Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Himawan Indarjono dalam deklarasi komitmen zona integritas di lantai 2 Terminal Internasional Area Perkantoran Maskapai, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 16 Agustus 2019.