REPUBLIKA.CO.ID, PARE-PARE -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil menekankan sangat penting bagi masyarakat memegang sertifikat tanah. Menurutnya, ada dua implikasi yang akan terjadi apabila masyarakat tidak memegang sertifikat tanah.
Pertama, banyaknya sengketa tanah. "Untuk itu Kementerian ATR/BPN diberikan target dalam melaksanakan program pensertifikatan tanah," kata Sofyan saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Bukit Kenari, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad(1/7).
Implikasi kedua adalah masyarakat tidak memiliki financial inclusion ke bank. Sofyan mengungkapkan hanya 30 persen masyarakat yang merasakan financial inclusion tersebut.
"Financial inclusion adalah akses yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati fasilitas yang diberikan bank berupa kredit usaha. Saat ini masih sedikit masyarakat yang merasakannya," kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan menekankan juga sangat penting mensertifikatkan tanah-tanah wakaf. "Tanah wakaf menjadi salah satu perhatian pemerintah sehingga pensertifikatan tanah wakaf untuk masjid atau tanah aset gereja atau rumah ibadah lainnya harus menjadi perhatian segenap jajaran ATR/BPN dalam rangka melakukan percepatan atau penyelesaian pendaftaran tanahnya," kata Sofyan.
Sofyan mengakui target PTSL tahun ini sangat besar dan ia meminta setiap kepala kantor mampu melakukan inovasi serta berpikir out of the box. "Saya minta juga kepada kepala kantor pertanahan agar selalu menjalin hubungan baik dengan wali kota/bupati. Yakinkan mereka PTSL memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat," kata Sofyan.
Dia juga berpesan agar setiap jajaran kantor wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar selalu fokus dalam bekerja. "Agar seluruh aparat ATR/BPN tenang dan fokus dalam bekerja, menunaikan tugasnya karena sistem karier berbasis kinerja sudah berjalan serta secara simultan ikut mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan tunjangan kinerja bagi jajaran Kementerian ATR/BPN," kata Sofyan.
