REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Institut Hijau Indonesia melihat pembangunan di kota Jakarta tidak memperhatikan daya dukung dan tipologi lingkungan sehingga terjadi bencana seperti amblasnya Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. "Beban pembangunan di Jakarta sudah sangat berat sementara kebijakan pembangunan tidak pernah memperhatikan daya dukung dan tipologi lingkungan di daerah itu," kata Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia, Slamet Daroyni yang dihubungi di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut terbukti dari laju penurunan tanah Jakarta meningkat drastis dari 0,8 cm per tahun pada kurun 1982 - 1992 menjadi 18-26 cm per tahun pada 2008, terutama di daerah Jakarta Utara. "Dari penelitian oleh ITB Bandung, beberapa titik di Jakarta Utara terjadi penurunan 18-26 cm per tahun. Makanya pada 2008, saya berani merilis bahwa Jakarta akan tenggelam permanen pada 2050," kata Slamet yang juga mantan Direktur Walhi Jakarta 2003 - 2008.
Amblasnya Jalan RE Martadinata pada Kamis kemarin (16/9) juga terkait dengan pembangunan infrastruktur di Jakarta Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang tidak memperhatikan tipologi lingkungan daerah tersebut dan menyamakan dengan daerah lain.
Seharusnya pembangunan infrastruktur di Jakarta Utara diberlakukan khusus dibanding di daerah lain di Jakarta seperti Depok dan Bogor. "Secara umum kualitas lingkungan di Jakarta, terutama Jakarta Utara memang menurun, terbukti dari abrasi, sedimentasi dan intrusi air laut ke daratan yang terjadi," katanya.
Tiga hal tersebut membuat permukaan tanah di Jakarta Utara terus menurun sehingga mengakibatkan juga terjadinya banjir rob.
"Ada tiga faktor pendukung dominan yang membuat penurunan tanah yaitu curah hujan yang tinggi, daerah tangkapan air yang semakin menyempit dan ruang terbuka hijau (RTH) yang hanya tujuh persen dari luas total wilayah, ditambah lagi adanya banjir kiriman," jelas Slamet.
Dia mencatat ada bencana besar dalam tiga tahun berturut-turut di daerah Jakarta Utara yang disebabkan kelalaian pembangunan oleh Kementerian PU. "Pada awal 2008 saya sudah mengatakan Jakarta akan mengalami banyak bencana, misalnya banjir di sepanjang Tol Sedyatmo yang bandara. Tahun 2009, jebolnya Situ Gintung dan 2010 ambrolnya Jalan RE Martadinata," katanya.
Bencana tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam memperhatikan lingkungan dan pengawasan pembangunan. "Ini sudah sangat keterlaluan dan itu dibawah Kementerian PU. Padahal Jakarta jantung ibukota negara. Saya kira pemerintah harus mengevaluasi Kementerian PU," tegas Slamet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika