REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan serius menggelar penertiban preman yang kerap beroperasi di angkutan umum. Rencananya, penertiban akan dimulai pekan depan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Effendi Anas, mengatakan penertiban dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para pengguna jasa angkutan umum. Harapannya, animo masyarakat untuk menggunakan transportasi publik semakin meningkat.
Untuk memantapkan rencana penertiban, Satpol PP akan melakukan rapat koordinasi dengan Dishub DKI dan Polda Metro Jaya, Selasa (8/6). Koordinasi tersebut bertujuan untuk mematangkan rencana penertiban. Menurut Effendi, kerjasama dengan Dishub DKI untuk mengetahui rute bus-bus yang rawan terhadap aksi preman dan dengan aparat kepolisian sebagai penegak hukum negara. “Setelah rapat koordinasi, baru seminggu kemudian kita sudah bisa mulai bergerak menertibkan preman” kata Effendi Anas, Senin (7/6).
Lokasi mana yang akan dilakukan penertiban, Effendi belum bisa memastikan. Sebab, hal itu masih akan dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi. Termasuk juga bagaimana cara penertiban yang akan dilakukan agar tidak mengundang kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa.
Menurut Effendi, preman yang seringkali melakukan aksi kriminalitas di angkutan umum, tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga telah menimbulkan rasa takut bagi pengguna jasa layangan transportasi publik. "Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan warga Jakarta akan enggan menggunakan transportasi publik, kemudian beralih lagi menggunakan kendaraan pribadinya," ujar Effendi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika