REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, belum dapat memastikan kelanjutan proyek pembangunan monorel, yang mandeg sejak Oktober 2007 dengan alasan kesulitan dana. Hingga kini pembicaraan kompensasi dengan pihak swasta pun belum dilakukan
"Bagaimana bisa diselesaikan, kalau belum ketemu dengan yang punya barang. Kita kan musti ngomong dulu sama dia," ujar Foke, panggilan akrab sang gubernur, di Jakarta Rabu (23/6). Namun ia mengatakan, PT Jakarta Monorel sudah mengetahui besaran angka kompensasi
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mengeluarkan audit sebesar Rp 204 miliar untuk jumlah maksimun yang bisa kita bayarkan,” kata Foke.
Fauzi Bowo juga belum bisa memastikan apakah monorel ini akan ditender ulang jika proyek ini tetap dilanjutkan. Ia mengatakan tender ulang perlu pengkajian karena hingga saat ini belum satu pun investor yang secara resmi menyampaikan ingin melanjutkan proyek yang mangkrak selama 3 tahuni itu.
“Yang nerusin siapa? Tidak, itu kan sudah dibilang, BPKP sudah memberikan angka itu sebagai plafon maksimum yang bisa kita berikan dalam rangka membicarakan kompensasi,” kata dia.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, M. Tauchid manambahkan, hingga saat ini, belum ada rekomendasi yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kelanjutan proyek monorel. BPKP, kata Tauchid, masih sekedar mengajukan nilai proyek sebesar Rp 204 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding klaim dari PT Jakarta Monorel yang mencapai Rp 600 miliar.
“Sekarang kan penyelesaiannya dulu dengan pemegang konsesi yang lama. Penyelesaiannya bukan hanya kompensasi, tetapi secara legal (payung hukum)-nya bagaimana? Itu yang belum selesai,” kata Tauchid. Dia juga belum bisa memberikan batas waktu penyelesaian masalah tersebut, karena tergantung pada kemauan masing-masing pihak.
Sementara itu, Pakar Transportasi Publik, Darmaningtyas, menyangsikan proyek monorel akan selesai hingga masa kepemimpinan Fauzi Bowo berakhir. "Tapi kalau dia mau menjalani program itu, ya itu bagus. Saya kira yang perlu usahakan adalah menyelesaikan persoalan dengan Jakarta Monorail," ujar Darmaningtyas.
Direktur Utama PT Jakarta Monorel (PT JM), Sukmawati Syukur, saat dikonfrimasi mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu respon dari Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah aset. "Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pemprov untuk membahas masalah itu. Sekarang, kami masih menunggu laporan resmi dari mereka dan tim penaksir tentang harga proyek yang sudah terbangun tersebut," tuturnya.
Jika sudah ada laporan resmi, kata Sukmawati, PT JM akan langsung melaporkannya ke pemegang saham dan pemegang saham akan segera mengambil keputusan sesegera mungkin. "Apakah akan menerima putusan BPKP tersebut atau tidak, itu semua tergantung mereka," ujarnya. c14
Ikuti Whatsapp Channel Republika