REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Puluhan pengamen jalanan yang tergabung dalam Forum Bersama Seniman Jalanan (Senja) melakukan aksi demo memprotes razia preman di angkutan umum yang dilakukan Satpol PP DKI, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. "Kami memang tatoan, gondrong, tapi kami bukan preman. Kami ini seniman jalanan," kata salah satu koordinator aksi Forum Senja, Iwan Uban, di Jakarta, Kamis.
Selama sebulan, tim gabungan melakukan razia bagi preman dan pengamen yang beroperasi di angkutan umum karena dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengguna angkutan. Sebanyak 640 orang preman dan pengamen telah terjaring operasi yang digelar mulai 14-22 Juni lalu dimana lima orang diantaranya diserahkan ke polisi karena membawa senjata tajam.
Sementara itu, para pengamen juga memprotes penangkapan yang dilakukan namun tidak ada tindak lanjut berupa kegiatan pembinaan seperti yang disosialisasikan Pemprov DKI.
Selama ini, para preman dan pengamen yang ditangkap saat beraksi di angkutan umum dibawa ke panti sosial milik Dinas Sosial DKI untuk diberikan pembinaan dan dilakukan pemulangan bagi warga non DKI.
Iwan menyebut dari informasi yang diterimanya, tidak dilakukan pembinaan yang diharapkan di panti sosial Dinsos.
"Itu bukan pembinaan, itu bukan panti sosial tapi rumah tahanan karena tidak ada pembinaan," protesnya.
Para pengamen yang diterima oleh perwakilan Satpol PP itu kemudian meminta agar Pemprov DKI menyediakan sarana mencari nafkah yang lain.
"Seharusnya nasib kami dipikirkan, kita minta diberi wadah agar kami bisa mencari nafkah. Kami juga tidak pernah bercita-cita menjadi pengamen," kata Iwan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota Satpol PP DKI Suhasril yang menerima perwakilan pengamen mengatakan bahwa penertiban dilakukan karena para pengamen itu melanggar Perda No.8/2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). "Kalau kita sedang di bus umum atau di kaki lima sedang makan pasti terganggu dengan pengamen karena mereka datang lagi, datang lagi," kata Suhasril.
Mengenai pembinaan, Suhasril menyebut pihaknya tidak memiliki kewenangan karena merupakan ranah dari Dinsos. "Kami hanya menjaring, soal pembinaan itu wewenang dari Dinsos, jadi (protes ini) salah alamat," katanya.
Sedangkan permintaan agar Pemprov DKI menyediakan sarana untuk mencari nafkah, Suhasril mengatakan ia masih harus berkoordinasi dengan pihak lain. "Kita akan koordinasikan misalnya dengan Dinas Pariwisata. Mungkin dalam acara-acara tertentu kita undang mereka, seperti kegiatan Car Free Day," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika