REPUBLIKA.CO.ID, Depok- Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Depok, Sutarno mengatakan banyaknya baliho program pemerintah dengan wajah walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail memang menimbulkan sedikit kebingungan. Ia mengatakan di satu sisi, apa yang dilakukan walikota merupakan hal yang sah-sah saja. Pasalanya, ia memang berhak melakukan sosialisasi atas kebijakan publik yang ia buat.

“Sehingga jadinya memang banyak orang dilanda kebingunagn apakah ini sekedar sosialisasi atau malah kampanye terselubung,” katanya.

Karena itu, pihaknya akan menyikapi ini. Dalam waktu dekat Paswaslu akan melakukan rapat intern agar masalah ini tak melebar.

Sementara itu menanggapi banyaknya baliho bakal calon wali kota Depok yang marak menjelang Pemilukada Depok 2010, Sutarno mengatakan pihaknya sudah pernah membahas ini. Ia menilai sebenarnya hal ini bisa diselesaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame dan spanduk. “ Bayar pajak atau tidak. Kalau tidak ya bisa kena Perda itu dan bisa ditertibkan,” katanya.

Permasalahan baliho wajah wali kota Depok kembali mencuat beberapa pekan ini. Hal ini terjadii seiring dengan keputusan DPP PKS yang kembali memasukkan Nur Mahmudi Ismail sebagai salah satu bakal calon walikota dalam Pemilukada Depok, 16 Oktober nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika