REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pusat perbelanjaan atau mal dianggap salah satu penyebab permasalahan di Jakarta. Apalagi jumlahnya dinilai sudah terlalu banyak.
Dari data yang diperoleh saat ini di Jakarta sendiri telah terdapat 70 mal yang menjadikan kota ini sebagai kota di dunia yang paling banyak memiliki mal. Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta mengusulkan penghentian pembangunan pusat perbelanjaan setidaknya untuk lima tahun ke depan.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Priya Ramadhani, mengatakan pembangunan mal membuat kondisi Jakarta semakin timpang. Terutama mengenai keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kemacetan. “Kami usulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 tidak ada lagi pembangunan mal,” cetusnya.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar DKI ini usulan tersebut dilontarkan untuk memberikan kesempatan Pemprov DKI memenuhi target RTH-nya yang saat ini baru mencapai 9,6 persen dari target 13 persen. “Dalam waktu 5 tahun Pemprov DKI jangan lagi berpikir untuk membangun mal tapi berkonsetrasi pada penataan lingkungan seperti RTH dan penanganan kemacetan,” jelas Prya.
Dalam penggodokan Rapeda RTRW ini, diakui Prya, pihaknya juga mengusulkan adanya ketegasan terkait proses pembebasan lahan milik warga yang akan digunakan Pemprov DKI untuk fasilitas umum. Hal itu menyusul banyaknya keluhan warga yang merasa digantungkan nasibnya lantaran tidak adanya kejelasan dari aparat terkait penggantian rugi.
Ia mengatakan akan membatasi jangka waktu pembayaran ganti rugi. Contohnya jika dalam 3 tahun tidak juga dilakukan pembayaran maka warga berhak membangun lahannya dengan harga yang sesuai.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rawo Handayani, mengungkapkan pembangunan mal dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penduduk. Meski dikatakan Yani dirinya tidak menampik jika pembangunan yang terjadi saat ini hanya terpusat di tengah kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika