REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengkhawatirkan angkutan kota (angkot) di Jakarta akan berbisnis BBM subsidi akibat tidak jelasnya aturan main kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Kami khawatir angkot atau pelat kuning akan berbisnis BBM bukan beroperasi mengangkut penumpang karena bisnis BBM akan jauh lebih menguntungkan," kata Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan, Sarman Simanjorang, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kendaraan berpelat kuning kemungkinan bisa saja mengisi penuh BBM subsidi kemudian menjualnya dan berulang sampai beberapa kali dalam sehari.

Ia berpendapat, ada selisih sekitar Rp1.000-Rp1.500 yang dapat dijadikan celah untuk mengambil untung bagi para pemilik angkot atau kendaraan pelat kuning.

"Kalau sehari saja mereka bisa menjual 100 liter BBM subsidi, mereka bisa dapat untung Rp150.000 tanpa harus susah-susah mengangkut penumpang," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi agar menerapkan aturan main yang jelas.

Menurut dia, asosiasi atau organisasi yang membawahi layanan angkutan kota seperti Organda harus mendata anggotanya yang sah dan legal yang masih beroperasi di lapangan untuk kemudian diserahkan datanya kepada pemerintah atau operator.

Kadin DKI Jakarta berpendapat, akan jauh lebih bijaksana apabila kompensasi subsidi BBM diberikan langsung kepada pengusaha angkutan/transportasi daripada kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, antara lain melalui kebijakan bebas bea masuk untuk suku cadang dan reduksi bea masuk untuk bus/alat transportasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika