REPUBLIKA.CO.ID,UNGARAN--Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Semarang, mengajak pengusaha, pejabat setempat, dan masyarakat mampu, agar mau menjadi anak asuh bagi 17.000 anak miskin yang membutuhkan biaya pendidikan. "Sekitar 17.000 anak usia sekolah keluarga miskin di Kabupaten Semarang masih membutuhkan orang tua asuh, agar anak-anak itu bisa menuntaskan wajib belajar sembilan tahun," kata Ketua LNG-OTA Kabupaten Semarang Zainal Abidin di Ungaran, Senin.
Ia mengharap pejabat dan pengusaha berpartisipasi untuk bisa mengentaskan anak-anak itu dari kemiskinan. "Minimal satu orang bisa menjadi orang tua asuh dua anak," katanya. "Segenap pengurus LGN-OTA bertekad untuk bekerja keras agar gerakan orang tua asuh di sini dapat berhasil," katanya.
Ketua Umum LGN-OTA Provinsi Jawa Tengah, Zaematun Ali Mufiz, mengatakan pihaknya tetap memegang komitmen meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk bisa memberi bantuan kepada anak usia sekolah yang kurang mampu agar mereka tetap bisa sekolah secara berkelanjutan. "Bantuan yang dihimpun disinergikan dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjamin kelangsungan pendidikan dasar 12 tahun bagi siswa kurang mampu," katanya.
Selain mencarikan orang tua asuh, pihaknya juga memberikan bantuan kepada beberapa siswa miskin di Jawa Tengah seperti sepeda, seragam, alat tulis, tas, seragam, dan sebagainya. "Banyak anak miskin yang potensial mengembangkan bakatnya, tapi mereka terkenada dana dan fasilitas. Oleh karena itu, kepada orang yang mampu agar bisa menyisakan uang untuk memberi bantuan anak miskin tersebut," katanya di sela melantik dan mengukuhkan pengurus LGN-OTA Kabupaten Semarang masa tugas 2010-2015 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memberikan bantuan sebanyak Rp15 juta kepada pengurus LGN-OTA Kabupaten Semarang agar bisa dikelola dengan baik. Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, masyarakat juga diharapkan ikut bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar terutama bagi siswa kurang mampu. Sebab mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar agar mampu berkembang.
"Pendidikan merupakan salah satu indikator penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di samping kesehatan dan ekonomi. Karenanya, LGN-OTA harus mampu menjalin kemitraan dengan instansi lain agar program ini dapat berhasil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika