REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Panja RUU DIY Dewan Perwakilan Daerah , Paulus Yohanes Sumino berharap DPR segera membahas RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta yang sudah diserahkan DPD kepada DPR, pekan lalu.
Demikian disampaikan Paulus Sumino dalam diskusi interaktif bertema 'RUU DIY: Gagasan, Masalah dan Solusi" yang diselenggarakan Setjen DPD bersama Smart FM di Gedung DPD di Senayan Jakarta, Jumat (3/12).
Dalam diskusi yang dipandu Chandra Sugarda, hadir pula pembicara pengamat hukum tata negara Dr Irman Putra Siddin, pengamat politik dari Fisip UI Andrinof Chaniago dan anggota DPD dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi.
Paulus Sumino (anggota DPD dari Papua) mengemukakan, DPD telah menuntas pembahasan inisiatif RUU Keistimewaan Yogyarakat dan telah disetujui seluruh anggota DPD pada sidang parpipurna 26 Oktober 2010. RUU inisiatif DPD tersebut telah pula diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
"RUU ini sudah sangat dinantikan masyarakat Yogyakarta, bahkan sejak DPR periode lalu. Kalau menunggu draft dari pemerintah tidak pasti kapan akan diserahkan ke DPR, lebih baik bahas saja RUU yang sudah disetujui DPD dan sudah diserahkan ke DPR," katanya.
Dia berharap kalangan DPR tidak terpengaruh polemik yang berkembang. "Kita harapkan DPR tidak terpengaruh polemik. Apalagi sebagian besar fraksi sudah menyetujui hal-hal penting yang sudah diwacanakan dan mendapat dukungan dari publik," katanya.
Dia menyatakan, seluruh anggota DPD kompak mendukung subtansi RUU yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPD. "Kami 130 anggota DPD solid mendukung RUU inisiatif dan berharap segera ditindaklanjuti oleh DPR," katanya.
Sedangkan Denty berharap pemerintah pusat menyampaikan subtansi RUU yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Sedangkan Irman Putra Siddin mengatakan, kekompakan anggota DPD yang mendukung RUU inisiatif tentang Keistimewaan Yogyakarta menunjukkan sikap seluruh aspirasi dari masyarakat di seluruh Indonesia.
"Karena anggota-anggota DPD merupakan representasi aspirasi rakyat dari seluruh daerah," katanya.
Andrinof mengemukakan, perdekatan dan polemik terkait RUU ini lebih fokus kepada suksesi kepala daerah dan posisi keraton. Padahal masih banyak persoalan lain yang perlu dibahas, termasuk bagaimana kebijakan dan pelayanan kepada publik.
Terkait perdebatan atau polemik mengenai suksesi kepala daerah dan posisi keraton, dia berharap semua pihak rasional dan realistis menyikapi. Hal itu penting untuk mengantisipasi bagaimana suksesi di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika