REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Sadono (senator asal Jawa Tengah) menyadari realitas kekuatan politik sekarang yang terpolarisasi ke dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Merasa mewakili semua unsur di MPR maka DPD menyediakan dirinya sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik melalui kepemimpinan MPR.

“Dibutuhkan sikap kenegarawanan semua pihak, karena MPR merupakan institusi demokrasi yang mewakili kebersamaan dan wajah seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan politik sekarang terpolarisasi ke dua kubu. Oleh karena itu, kami menyediakan diri sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik yang dicerminkan fraksi-fraksi di MPR, kami menawarkan diri memimpin MPR,” ujarnya dalam siaran persnya kepada ROL, Jumat (3/10).

“Kami merasa mewakili semua unsur di MPR. Kita bisa duduk bersama mendahulukan kepentingan nasional,” tambahnya di Gedung DPD. “Bagi DPD, yang terpenting ialah menjadikan MPR produktif dalam memberikan kebijakan dan arah strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Menyadari realitas kekuatan politik sekarang yang terpolarisasi ke dua kubu itu pula, sambung Bambang, DPD menyediakan dirinya sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara kubu KMP dan KIH. “Karena kami berposisi netral jika dilihat dari kepentingan politik dua kekuatan.”

DPD berharap agar pemilihan pimpinan MPR mendahulukan musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan salah satu sila Pancasila. “Musyawarah untuk mufakat harus didahulukan seperti namanya, MPR adalah lembaga permusyawaratan menuju kemufakatan. Jika dicapai kemufakatan melalui permusyawaratan, kita sekaligus mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah berbangsa dan bernegara.”

Ia mengapresiasi berbagai usulan pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan Senin (6/10) mendatang. “Semoga bisa lancar dan usulan kami diterima semua pihak.”