REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPD mempunyai ruang lingkup tertentu yang dilaksanakan dengan memperhatikan urusan-urusan yang salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren.
"Urusan pemerintahan konkuren dalam UU Pemerintahan Daerah merupakan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD karena urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah itu menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah," kata Farouk di Jakarta, Kamis (16/10).
Ia menjelaskan, pihaknya berkewenangan sepanjang menyangkut urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan, Red).
"Urusan pemerintahan konkuren dimaksud menjadi kewenangan daerah yang juga urusan kami, maka komite-komite DPD melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam ruang lingkup itu," kata senator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.