REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- DPD mengaku optimistis dualisme kepemimpinan di DPR segera berakhir. Sehingga kalangan legislator di tingkat pusat bisa berdamai untuk kepentingan rakyat.

"Kami yakin itu akan selesai karena mereka itu politikus-politikus yang berpengalaman dan saya yakin mereka juga risih dengan komentar-komentar masyarakat yang menyesalkan hal itu terjadi," kata Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD Bambang Sadono di Semarang, Kamis (6/11).

Bambang mengaku prihatin dengan dualisme kepemimpinan DPR. Karenanya, ia berharap para anggota DPR dapat segera bekerja sama dengan DPD di dalam berbagai hal. Seperti pembahasan undang-undang dan anggaran.

Menurut dia, dengan adanya dualisme kepemimpinan DPR, maka kerja sama tersebut tidak bisa dimulai atau dilakukan.

"Karena itu, kami berharap polemik kepemimpinan di DPR dapat cepat selesai agar program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat tidak terhambat pelaksanaannya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh anggota DPD periode 2014-2019 saat ini sudah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Karena semua alat kelengkapan DPD sudah terbentuk.

"Hari-hari ini kami sudah mengundang hampir semua menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK ke DPD untuk menyampaikan program-programnya," katanya.