REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menilai penilai 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-JK masih terlalu dini. Sebab belum ada hasil kinerja yang maksimal dari pemerintahan ini.
"Secara umum pemerintah masih berkutat dalam pemetaan masalah, belum melakukan kebijakan dan tindakan mendalam," katanya.
Dalam perkembangannya ada kendala di internal maupun eksternal pemerintahan. Konflik di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak dapat dipungkiri telah mempengaruhi kinerja pemerintahan di awal.
Sehingga beragam kebijakan pemerintah yang belum terealisasi dan banyak menuai protes publik dikarenakan belum sesuai harapan.
"Proses check dan balances semasa tiga bulan terakhir belum optimal oleh parlemen, oleh karenanya pemerintah harus membangun komunikasi yg intensif dan produktif dengan DPD dan DPR," katanya.
Menurutnya tiga bulan pertama kinerja Kabinet Kerja memang menjadi acuan dan persepsi awal publik terhadap formula dan kebijakan pemerintah dalam menanggapi permasalahan pokok, sistem koordinasi antar lembaga, dan pondasi rencana kerja pemerintah.
"Kinerja pemerintah dalam 100 hari belum dapat dinilai secara utuh, mengingat berbagai program maupun rencana strategis pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 100 hari. Setidaknya secara subtansi butuh waktu satu bulan lagi untuk melihat kinerja pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.
Beberapa catatan diberikan Farouk kepada Jokowi. Terutama dalam penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Beberapa diantaranya terkait perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia dan PT Newmont, konflik KPK dan POLRI, kelemahan dalam mengontrol harga bahan pokok, penghentian kurikulum 2013 secara terbatas, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga, kartu indonesia sehat, pintar dan kartu keluarga sejahtera hingga penyesuaian harga BBM.
Pemerintah harus serius dan berkerja keras dalam mencapai target yang dicanangkan, dengan secara konsisten dan komitmen penuh menunaikan seluruh janji saat kampanye. Dalam tempo satu bulan ini, pemerintah perlu memberikan atensi untuk publik termaksud para wakil rakyat. Hal-hal apa saja yang perlu diberikan masukan kepada pemerintah.
