REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekertaris Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Menpan dan RB). Pertemuan ini terkait rencana pengalihan gedung Kemenpora untuk kebutuhan DPD.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menilai, adanya kebutuhan representasi rakyat menjadi alasan utama perlunya DPD mendapatkan gedung baru.

"Kepentingan dimaksud diwujudkan dalam tata kawasan parlemen untuk mengakomodir kebutuhan MPR, DPR, DPD RI. Konsep tersebut diwujudkan dalam satu Master Plan yang mengacu pada efisiensi, representativeness, nilai historis, obyek studi dan wisata," kata Farouk.

Namun pengalihan ini tentunya menimbulkan konsekuensi, fasilitas baru untuk mengakomodir kebutuhan Kemenpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrowi menyambut positif rencana ini. Ini karena menurut Nachrowi, gedung Kemenpora sudah saatnya untuk diperbaiki.

"Kendalanya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan status kepemilikan tanah," kata Nachrowi.

Kesepakatan juga diterima DPD dari Kemenpan dan RB. Sesmen PAN RB Dwi Wahyu Atmaji menyatakan mendukung perluasan sarana dan prasana DPD guna penguatan lembaga legislatif yang dapat mendukung kerja parlemen.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Wakil Ketua PURT DPD RI Habib Ali Alwi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Sesjen DPR, Sesjen DPD RI, Dirjen Anggaran Askolani, Staf AhliMenteri PPN/Bappenas, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Gogor Oko N, dan Sesmen PAN RB Dwi Wahyu Atmaji.