REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambut positif janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kucuran dana Rp 100 miliar untuk seluruh kota di Indonesia. Jika janji Jokowi itu direalisasikan, pembangunan infrastruktur di seluruh kota akan semakin pesat.
Ketua Komite III DPD, Hardi Selamat Hood mengatakan, jika janji Rp 100 miliar dapat terealisasi, dia optimististis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali bergairah pada kuartal kedua 2015. Bahkan, Hadi sepakat jika janji Jokowi itu dituangkan dalam instruksi presiden (inpres).
“Jika memang memiliki payung hukum yang jelas, saya sepakat,” ucap Hardi saat temui Republika pada kunjungan kerja DPD di Gorontalo, Kamis (7/5).
Meski begitu, DPD memiliki catatan untuk janji-janji Jokowi semenjak menjadi Presiden ke-7 Indonesia pada Oktober 2014. “Namun, saya memberikan catatan khusus untuk janji Jokowi,” katanya.
Catatan spesial itu adalah Jokowi sebelumnya sudah memiliki banyak janji yang belum teralisasi hingga saat ini. Karena itu, Hadi meminta agar Jokowi jangan hanya memberi janji manis bagi masyarakat. “Masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) adalah salah satu korban dari janji manis Jokowi,” ucap Hardi.
Di Kepri, terdapat proyek-proyek infrastruktur yang terpaksa harus dibatalkan. Padahal, proyek sudah memasuki tahap lelang. Namun, karena anggaran dari pemerintah tidak kunjung cair, maka terpaksa realisasi proyek hanya menjadi angan-angan semata.
Ia berharap Jokowi berkaca dari kejadian itu. Sehingga sebelum Jokowi membuat janji-janji baru, sebaiknya dia merealisasikan terlebih dahulu apa yang telah dijanjikan sebelumnya. “Bukan hanya Kepri, banyak daerah lain yang juga mengalami kenyataan pahit itu,” ujarnya.
Ia juga berharap agar Jokowi lebih mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena faktor lain penyebab adanya pembatalan proyek infrastruktur adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hingga saat ini belum optimal.
Ketidak jelasan pencairan anggaran, kata dia, tidak hanya membuat proyek-proyek harus dibatalkan. Namun, berdampak juga terhadap belum cairnya sertifikasi guru. “(sebelum berjanji) Sertifikasi juga harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.
