REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendesak agar anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) kembali dilakukan perubahan. Wakil Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan, meskipun APBN 2015 sudah sempat mengalami perubahan, namun, perubahan kembali perlu dilakukan agar lebih realistis.

“APBN yang ada saat ini kurang realistis,” katanya dalam konferesni pers tentang pengawasan pelaksanaan undang-undang (UU) APBNP 2015 di komplek parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6). Menurutnya, perubahan yang dilakukan nantinya dapat bersifat perubahan parsial.

Ajiep mengatakan, perubahan yang sempat dilakukan dilakukan sebelumnya juga kurang tepat. “APBN belum direalisasikan, tapi sudah mengalami perubahan,” ujar dia.

Tak heran jika sejak APBN disahkan dan kemudian mengalami perubahan, terdapat beberapa asumsi dan target yang kurang sesia dengan kondisi sebanarnya. Salah satu hal yang paling tidak realistis dalam APBN-P adalah tingginya target pendapatan pajak. Ia menilai, target itu tidak realistis di tengah iklim perekonomian yang  sedang lemah.