REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah dalam merumuskan RAPBN 2016 menekankan pada aspek pembangunan daerah yang berbasis fokus pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemerataan kewilayahan. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (23/6)
Penyampaian executive summary tersebut disampaikan oleh perwakilan Komite IV, Ajip Padindang. Pertimbangan tersebut, kata dia, dibuat oleh DPD RI berdasarkan masukan aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat dengan Pemerintah, para pakar, dan pelaku pembangunan dalam berbagai kesempatan kerja dan kunjungan daerah.
Pembangunan daerah dan masyarakat yang ditekankan meliputi penentuan target jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah juga ditekankan dalam bentuk usulan kebijakan fiskal yang akan diterapkan tahun 2016 untuk perpajakan. Kebijakan fiskal tersebut berupa pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada sektor-sektor yang terkena dampak luas bagi penyerapan tenaga kerja di daerah.
Adanya penetapan target pajak yang realistis dan penggalian potensi pajak di sektor ekonomi kreatif serta penataan pengaturan pajak yang yang lebih baik, akan dapat membentuk penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri yang profesional. Usulan pertimbangan lain yang diberikan oleh DPD RI adalah mendesak Pemerintah untuk konsisten mengalokasikan prioritas anggaran belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fokus pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemertaan kewilayahan.
"Hal tersebut diwujudkan melalui usulan pengaturan harga dan subsidi BBM terkait profesi nelayan, subsidi pupuk dan benih untuk petani, dan subsidi beras raskin dengan diversifikasi komoditas dari beras ke komoditas pangan lainnya," kata dia.
Selain itu, DPD RI juga meminta Pemerintah untuk meningkatkan belanja transfer daerah dan dana desa agar dapat digunakan untuk program pembangunan infrastruktur padat tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga dan mengalokasikan ke daerah dan adanya perbaikan DAK terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
