REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad menyatakan pemerintah perlu segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus meningkat hingga triwulan II tahun ini. "Paket kebijakan tersebut diharapkan memberikan dampak efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, distribusi kebutuhan pokok dan investasi," Jumat (26/6).

Menurut senator dari NTB itu, pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang lambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga triwulan I 2015 jumlah pengangguran meningkat 300 ribu orang yang totalnya mencapai 7,45 juta orang dibandingkan pada periode yang sama pada triwulan I 2014. Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan kedua diprediksi masih akan rendah  akibat masih banyaknya masalah administrasi dan kendala teknis yang terdapat dalam pembangunan infrastruktur.

Farouk menegaskan pemerintah harus serius mengambil langkah-langkah proaktif dan solutif dalam mengantisipasi perekonomian yang sedang melambat. Menurut dia, peran pemerintah dalam mengantisipasi kondisi perekonomian nasional belum optimal sehingga membuat kalangan menengah yang masih memiliki daya beli, memilih untuk menahan uangnya, sampai kondisi ekonomi kembali normal.

"Tidak hadirnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi melemahnya kondisi ekonomi, juga memberikan pengaruh psikologis terhadap investor yang akan melakukan investasi," ucapnya.

Farouk berharap pemerintah mulai melakukan pembenahan dan perubahan kebijakan terhadap ekspor. Perekonomian Indonesia selama ini, katanya, masih bertumpu pada sektor primer yang memiliki nilai tambah kecil dan sektor yang menyerap tenaga kerja rendah, sehingga rentan terhadap kondisi perekonomian global. Dia meyakini paket kebijakan ekonomi memiliki momentum yang tepat, mengingat saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri dan sekolah akan memasuki tahun ajaran baru.

"Kondisi tersebut memiliki potensi besar untuk memicu inflasi," tukasnya.

Farouk menambahkan DPD sebagai lembaga negara, memiliki kepentingan dalam mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurut dia, perekonomian nasional yang cenderung memburuk berarti memperburuk kehidupan masyarakat terutama di daerah-daerah yang masih miskin.