REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Ahmad Nawardi mendorong supaya ada percepatan validasi berkas korban lumpur Lapindo supaya pembayaran bisa segera dilakukan.

"Harus ada percepatan proses validasi berkas milik korban lumpur supaya pembayaran terhadap korban lumpur tersebut bisa dipercepat," katanya saat memantau proses validasi berkas korban lumpur di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ia mengemukakan, seharusnya ada komitmen yang pasti terkait dengan berapa jumlah berkas yang harus diselesaikan supaya ada kejelasan nasib korban lumpur.

"Harus ada komitmen pasti berapa jumlah berkas yang bisa diselesaikan terkait dengan penyelesaian berkas tersebut sambil menunggu proses penyelesaian pembayaran korban lumpur," katanya.

Ia juga mengatakan, jika target penyeleseian semua berkas oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus dilakukan secara optimal.

"Kasihan warga jika sampai molor lagi lebih dari tiga bulan. Makanya saya minta kordinasi yang baik pihak-pihak terkait, seperti MLJ dan BPLS, agar penyeleseian sesuai waktu yang ditentukan," katanya.

Sementara itu, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dwinanto Hesti P, mengatakan, validasi yang dilakukan tersebut untuk mencocokan berkas yang dimiliki pemerintah dengan berkas yang dimiliki oleh warga.

"Pada proses validasi tersebut warga diwajibkan membawa identitas diri dan juga surat keterangan lain seperti surat keterangan meninggal dunia kepada ahli waris serta membawa buku rekening untuk pembayaran," katanya.