Friday, 24 Rajab 1446 / 24 January 2025

Friday, 24 Rajab 1446 / 24 January 2025

DPD Dorong Pemerintah Tingkatkan Penerbangan Perintis

Rabu 01 Jul 2015 23:25 WIB

Red: Maman Sudiaman

Petugas Basarnas mengevakuasi puing pesawat Hercules C-130 yang jatuh, di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7).

Petugas Basarnas mengevakuasi puing pesawat Hercules C-130 yang jatuh, di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7).

Foto: Antara/Septianda Perdana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite II DPD RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kembali penerbangan kapal perintis. Pimpinan Komite II Parlindungan Purba dan Denty Eka Pratiwi anggota dari Jawa Tengah menilai, anggaran pemerintah untuk penerbangan perintis telah berkurang.

Menurut Perlindungan, hal ini merupakan momentum kepada pemerintah supaya meningkatkan kembali kapal penerbangan perintis. Apalagi, katanya, jadwal penerbangan dari Batam ke Natuna tersebut sangat terbatas. "Ini sangat membantu masyarakat dari Sumatera Utara, ke Batam, ke Natuna," ujarnya, Rabu (1/7).

Pernyataan Parlindungan maupun Denty juga untuk menyikapi jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU yang terjadi pada hari Jumat 30 Juni 2015.

Pesawat perintis ini perlu dipikirkan, katanya, Komite II ini akan mengusulkan subsidi bagi pesawat perintis tetapi, jadi kita meminta agar menanggungnya secara bersama-sama. Untuk penambahan pesawat perintis bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi ada dana dari pusat dan dari kabupaten kota sehingga dapat membantu masyarakat tersebut hal ini mengingat perhatian dari kabupaten kota dan pemda kurang.

Audit alutsista khususnya yang terkait dengan angkutan penerbangan harus dilakukan, karena pesawat tersebut sudah terlapau tua sekali, karena pahaman masyarakat sekitar seharusnya angkutan udara militer harus lebih canggih dan lebih baik dari angkutan biasa dan khusus di angkutan militer yang menyangkut manusia sebaiknya perlu dipikirka ada asuransinya karena ini sangat membantu penumpang yang ikut di dalamnya. Tentunya Angkatan Udara mempunyai sistem tersendiri.

"Jadi kami meminta yang akan datang regulasi perlu diperbaiki supaya  juga penanganan ke angkutannya sama seperti  sipil tetapi penggunaannya khusus untuk militer."

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler