REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera tanggap mengatasi persoalan kekeringan dan kemarau panjang. Kementerian dan lembaga terkait seperti kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BNPB diharapkan segera membuat langkah-langkah taktis untuk mengatasi masalah ini.
“Jangan sampai daerah mengalami kerugian yang besar, akibat terlambat mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya. Pemerintah memiliki dana cadangan penanggulangan bencana yang bersifat on call dalam APBN, yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu bencana kekeringan dan kemarau panjang memiliki efek dan pengaruh yang bersifat masif,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan LAPAN memprediksi, dari Juli hingga Noember 2015, kondisi iklim di wilayah Indonesia yang berada di bagian selatan khatulistiwa tengah dipengaruhi oleh El Nino Moderate. Bahkan, diprediksi sekitar bulan November 2015, El Nino akan semakin kuat pengaruhnya. Kondisi ini akan memberikan pengaruh pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 dibeberapa wilayah mengalami mundur.
Farouk menambahkan, DPD mendesak Kepala Daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera meningkatkan koordinasi, untuk mengatasi dampak kekeringan yang sudah mulai terjadi, dan mengantisipasi musim kemarau yang panjang. DPD akan terus memantau kesiapan daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan dan kemarau panjang. Terutama daerah yang saat ini sudah mengalami kekeringan, antara lain: Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Kekeringan kali ini telah memberikan dampak yang luar biasa, baik di sektor pertanian maupun sumber daya air bagi masyarakat. Karenanya perlu usaha mitigasi yang maksimal dari semua pihak untuk menanggulangi bencan kekeringan ini,” kata Farouk.
Diprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan saat ini saja, data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), hingga akhir juli 2015, kemarau panjang telah mengakibatkan, 16 provinsi, 102 kabupaten dan kota, 721 kecamatan, tengah mengalami kekeringan. Provinsi yang paling banyak terkena dampak kekeringan adalah: Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dampaknya adalah 111 ribu hektar lahan pertanian mengalami kekeringan, besar kemungkinan akan mengalami gagal panen.
