REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lahan tidur atau lahan yang tidak terpakai dan dibiarkan kosong banyak ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Pemandangan ironi ini terjadi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan sebidang lahan.

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Azis Khafia mengatakan, seharusnya lahan tidur dapat digunakan sebagai lahan yang produktif. "Hal ini juga harus didukung dengan peraturan yang tegas," ucapnya kepada Republika usai menghadiri Diskusi Senator Kita yang membahas persoalan pertanahan dan tata ruang, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Ahad (9/8).

Dengan adanya optimalisasi lahan tidur, lanjut senator dari DKI Jakarta itu, maka hal itu akan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat serta pemilik lahan itu sendiri. Ia menyadari, hingga saat ini masih terdapat beberapa pemilik lahan yang membiarkan lahannya tidak terpakai karena tanah itu digunakan sebagai salah satu instrumen investasi.

Menurutnya, pemilik lahan dapat menunda penjualan tanah sembari meminjamkan lahan itu kepada masyarakat yang ingin menggunakan tanah itu. "Namun, kesepakatan ini harus dilindungi dengan payung hukum yang kuat. Sehingga potensi konflik di masa yang akan datang dapat terhindar," ujar dia.

Dengan adanya kesepakatan yang jelas, maka nantinya, saat pemilik lahan menilai pada tahun tertentu lahan investasinya sudah layak untuk dijual, maka masyarakat yang dipinjami lahan harus dapat memahami hal tersebut. Jangan sampai, lanjut dia, ada pengguna lahan yang lantas mengklaim kepemilikan atas tanah yang digunakannya tersebut.