REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pertemuan dengan instansi pemerintah terkait dengan bidang tugasnya di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertemuan Itu bertujuan menyerap aspirasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan haji di embarkasi Provinsi Sulsel.

Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang mengusulkan perlunya penyelenggaraan haji diberikan kepada pihak lain, tidak lagi ditangani Kementerian Agama. Usul ini mendapat respons positif dan dukungan dari anggota DPD RI, Emilia Contessa, dari Jawa Timur. “Cukup baik untuk dipikirkan ke depan. Ini pemikiran yang sangat baik, " ujar Emilia, Senin (7/9).

Seusai pertemuan, rombongan Komite III DPD RI juga mengunjungi Asrama Haji Sudiang, Makassar, untuk melihat aktivitas jemaah haji di embarkasi Makassar serta berdialog langsung dengan jemaah. Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan berhaji merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi umat Islam. Maka, jamaah harus mendapat pelayanan yang baik. Berdasarkan kunjungan kerja DPD RI ke Arab Saudi, ada perbaikan layanan haji, seperti penggunaan hotel bintang empat. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang diperbaiki, seperti informasi pasti soal keberangkatan kloter.

“Jamaah tidak boleh sampai telantar. Keterlambatan visa bagi calon haji saat ini merupakan masalah serius,” ujar Fahira.

Selain Fahira, Emilia, kunjungan  kerja empat hari (6-9/9) ini diikuti Pdt Carles Simaremare (Papua),  Daryati Uteng (Jambi); Abdul Aziz (Sumsel), Ahmad Jajuli (Lampung), Ahmad Sadeli Karim (Banten), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (Bali), Baiq Diyah Ratu Ganefi (NTB), Maria Goreti (Kalbar),  Habib Hamid Abdullah (Kalsel), Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Delis Julkarson Hehi (Sulteng), Novita Anakotta (Maluku), dan Suriati Armaiyn (Maluku Utara).