REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengapresiasi langkah Presiden Jokowi membentuk satgas untuk menangani masalah asap di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Parlin pun meminta satgas cepat bekerja dan berkoordinasi.

"Satgas asap kan sudah ada, saya minta agar segera laksanakan tugas, karena jika masalah ini berlarut-larut maka akan menyebabkan masalah ekonomi," kata Parlin di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Parlin mengatakan, selama ini penanganan masalah pembakaran hutan belum maksimal karena ada beberapa hambatan. Tindakan hukum kepada oknum pembakar yang belum maksimal dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku merupakan salah satunya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk selalu hadir mengawal persoalan tersebut. Apalagi banyak penduduk di daerah yang terkena dampak yang terserang gangguan pernapasan. Kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat dan daerah pun terganggu karena gangguan asap.

Selain itu, senator asal Sumatera Utara itu mengatakan, selain membantu dengan pemberian masker, pemerintah juga perlu melakukan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Teknologi pemadam kebakaran, baik di lahan gambut maupun lahan hutan, pun harus dimiliki walaupun hanya peralatan standar.

“Kalau masih berlangsung satu minggu lagi tanpa adanya bantuan saya khawatir perekonomian akan lumpuh. Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran," ujarnya.