REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD) di Manado, Kamis (17/9). Rakor SAD ini menurut Pimpinan DPD RI  Farouk Muhammad, yang akan membuka kegiatan tersebut, bertujuan menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat. Sehingga Rakor SAD merupakan salah satu aktualisasi fungsi representasi.

“Karena setiap anggota DPD RI berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Terutama yang berkenaan dengan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, sebagai bahan masukan untuk Musrenbang,” jelasnya.

Rakor SAD ini meliputi  dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada awal tahun, yang lebih difokuskan pada upaya untuk mensinkronkan aspirasi masyarakat daerah yang terserap oleh masing-masing anggota DPD RI. Untuk pertama kali pada tahun 2015, Rakor SAD kali ini lebih bersifat monitoring program-program  yang sudah dianggarkan dalam APBN/ APBNP 2015 beserta realisasi dan kendalanya.  

“Pada tahap kedua Rakor SAD yang dilakukan menjelang akhir tahun dimaksudkan untuk monitoring realisasi program-program pembangunan yang dibiayai APBN/APBN-P beserta kendalanya, serta juga untuk menampung masukan-masukan umum dari daerah terkait penyusunan Prolegnas,” jelasnya.

Menurut Farouk, ada lima hal yang akan dihasilkan dari Rakor SAD ini. Pertama, mendapat informasi tentang kinerja Anggota DPD RI. Kedua, realisasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari APBN/APBN-P 2015 beserta kendalanya. Ketiga, proyek-proyek besar yang perlu diprogramkan dalam rencana bertahap (multi-years) pada tahun-tahun mendatang termasuk RPJMD masing-masing daerah kabupaten/kota/ provinsi.  Keempat, pengaduan masyarakat yang diterima anggota DPD RI menyangkut kewenangan Pemda.

“Dan kelima, informasi lain yang perlu dikomunikasikan dengan para anggota DPD RI dan juga pejabat Pemda,” kata dia.