REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhir 2015, masyarakat Indonesia kembali menjalani proses demokrasi melalui Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Agar proses demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat.

Ketua Komite I DPD, Akhmad Muqowam mengatakan, hingga saat ini, masyarakat harus waspada terhadap politik uang. Ia pun memilliki istilah tersendiri atas fenomena yang melekat saat proses Pilkada berlangsung, yakni Nomor Piro Wani Piro (NPWP).

Istilah itu merupakan istilah dalam bahasa Jawa, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, istilah itu memiliki arti "nomor berapa, berani bayar berapa". Jika dikaitkan dengan Pilkada, maksud istilah dari Senator asal Jawa Tengah itu adalah masyarakat akan memilih nomor calon Kepala Daerah bergantung pada berapa imbalan uang yang akan diterimanya.

"Fenomena itu telah lama melekat dalam penyelanggaraan pemilu," ucapnya kepada Republika.co.id, Ahad (20/9). Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat mulai meninggalkan budaya negatif itu.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada, DPD melakukan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah, salah satu daerah yang dikunjungi adalah Sulawesi Barat. Kunjungan dan rapat kerja yang dilakukan pekan lalu itu juga dimaksudkan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.