REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia yang sebagian besar terdiri atas laut, menjadi sebuah potensi sumber daya yang mampu menyejahterakan bangsa di bidang maritim.

Meskipun begitu, sampai saat ini, arah pembangunan di bidang maritim masih belum maksimal. Pembangunan masih memfokuskan pada wilayah daratan, bukan pada kelautan dengan berbagai potensi yang belum dioptimalkan.

Pemasalahan tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas. GKR Hemas menekankan pada perubahan arah pembangunan ke arah kebudayaan bahari yang mengoptimalkan kekayaan lautan di Indonesia. Bersama DPD RI, dirinya akan terus mendorong arah pembangunan tidak pada wilayah daratan, tetapi juga wilayah maritim yang merujuk pada pembangunan kebudayaan bahari.

"Indonesia berada pada kebudayaan bahari, sehingga apa yang menjadi potensi dalam bidang maritim dapat digunakan untuk membangun peradaban bahari," ujarnya.

Masih menurut Senator dari Provinsi DI Yogyakarta ini, saat ini kebijakan pemerintah masih berpihak kepada daratan, sehingga pembangunan Indonesia sebagai poros maritim masih dibilang jauh dari harapan.

Dalam acara diskusi dengan tema Mendayagunakan Potensi Maritim, Langkah Membangun Peradaban Bahari, hari Ahad (11/10), GKR Hemas menyoroti daerah Indonesia bagian timur yang penuh denga potensi maritim, tapi belum tersentuh oleh pembangunan. Dirinya mencontohkan pada Provinsi Maluku yang penuh dengan potensi di bidang maritim, sehingga harus dibangun ke arah pembentukan peradaban dan kebudayaan bahari.

Senada dengan GKR Hemas, John Pieris juga mengungkapkan bahwa APBN pembangunan harus digeser ke arah timur, karena daerah timur mempunyai potensi sumber daya dan kekayaan alam yang belum tersentuh oleh pembangunan.

Untuk dapat membangun Indonesia bagian timur, terutama Maluku, Senator dari Provinsi Maluku tersebut mendorong adanya peran serta dan tanggungjawab dari semua pihak secara kolektif untuk dapat mengawal dan mewujudkan pembangunan di Maluku.