REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- DPD RI akan mendorong kepada pemerintah agar pembangunan nasional difokuskan ke wilayah Indonesia timur.
Kurang prioritas terhadap pembangunan di Indonesia bagian timur mengakibatkan banyaknya potensi kekayaan alam yang tidak tergali.
Padahal wilayah Indonesia timur penuh dengan potensi-potensi alam dan bahari yang mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dan menyejahterakan masyarakat dengan lebih merata.
Saat ini prioritas pembangunan cenderung masih dilakukan secara terpusat dan terlau sering di wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian timur menjadi kurang tersentuh oleh pembangunan nasional.
Akibatnya adalah banyaknya masyarakat yang miskin di daerah yang memiliki kekayaan alam yang potensial di bidang kemaritiman. Dijadikannya wilayah Indonesia timur sebagai prioritas pembangunan nasional, akan memaksimalkan potensi kekayaan kelautan yang sampai saat ini belum tergali.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selalu menuntut kepada Pemerintah agar arah pembangunan mulai digeser ke wilayah Indonesia bagian timur. Melalui prioritas pembangunan di wilayah Indonesia Timur, maka pembangunan nasional dapat merata.
Selain itu, adanya pembangunan di wilayah Indonesia timur, kekayaan alam dapat semakin dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.
Permasalahan tersebut menjadi pembahasan dalam acara Rapat Konsolidasi Aspirasi Daerah DPD RI untuk penyerapan aspirasi daerah di Swiss-Belhotel, Ambon Senin (12/10) yang dihadiri oleh GKR Hemas, empat Senator DPD RI dari Provinsi Maluku, yaitu John Pieris, Anna Latuconsina, Novita Anakotta, dan Nono Sampono, serta Gubenur Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan di Maluku.
Menurut Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, di wilayah Indonesia timur yang terdiri atas kepulauan, didalamnya terdapat potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, seperti di bidang pariwisata, perikanan, ataupun jalur transportasi laut.
Di saat memberikan kata sambutan, GKR Hemas mengungkapkan bahwa Pemerintah harus lebih memfokuskan dalam pembangunan di wilayah Indonesia timur sebagai bagian dari poros maritim Indonesia. Adanya pembangunan tersebut, berbagai potensi-potensi di wilayah Indonesia timur akan tergali jika didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, ataupun fasilitas dan peningkatan pendidikan untuk dapat mencetak sumber daya manusia sebagai bibit daerah yang mampu mengembangkan potensi kekayaan di wilayah Indonesia Timur.
Menurut Senator asal Provinsi DI Yogyakarta ini, Provinsi Maluku adalah salah satu wilayah di Indonesia timur yang harus diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional oleh Pemerintah.
Provinsi Maluku dianggap sebagai salah satu wilayah kepulauan yang memiliki potensi kekayaan bahari yang harus segera dilakukan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
