REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembakaran rumah ibadah dan bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil menambah catatan kasus intoleransi di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyesalkan lemahnya kinerja penegak hukum dalam mengantisipasi bentrokan  tersebut.

Meski menyayangakan sikap aparat yang kurang sigap dalam penangan bentrok, ia tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan melontarakan penyatan-pernyataan yang justru bisa memperkeruh keadaan. Keadaan keruh dalam peristiwa bentrokan tersebut harus disikapi dengan lebih bijak dan harus penuh kehati-hatian.

“Tindak tegas oknum yang diduga bertanggungjawab. Kembalikan kedamaian di Aceh, jangan sampai isu ini meluas ke masalah SARA,” ujar anggota DPD perwakilan Yogyakarta melalui rilis yang diterima Rabu (14/10).

Hemas meminta, agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengendalikan keadaan dan menegakan hukum di tanah Serambi Mekah. Dia pun berharap tidak ada tebang pilih dalam melakukan jalanannya proses penyelidikan untuk menangani peristiwa bentrokan tersebut.