REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berjalan satu tahun, namun belum terasa begi banyak perubahan di daerah.

Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah  (DPD-RI) Farouk Muhammad menyatakan belum bisa menangkap perubahan secara keseluruhan di daerah.

Ia menyatkan, sampai saat ini DPD masih mengkoodinir keluhan masyarakat yang belum merasakan perubahan signifikan. Baik dalam bidang ekonomi maupun kebijakan, masyarkat masih kecewa dengan hasil satu tahun pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia tersebut.

Menurutnya, hal ini diawali dengan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak yang menjadi elemen penting bagi masyarakat daerah. Dengan pencabutan tersebut berakibat dengan naiknya sejumlah harga yang semakin sulit dijangkau.

Keadaan masyarakat daerah semakin sulit dengan mencabut subsidi BBM kemudian diberi harapan pencabutan tersebut untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Kenyataannya masyarakat daerah tetap saja tidak melihat ada pembangunan di daerah.

"Dalam kebijakan-kebijakan nawacita yaitu membangun Indonesia dari daerah itu belum ada," ungkap anggota dewan utusan Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/10).

Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih memberikan konsep tentang kemajuan desa. Belum ada aksi yang begitu nyata untuk membanguan daerah. "Kita belum melihat pembangunan nyata, meski sudah ada yang berjalan," ujarnya.

Meski begitu, Farouk mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah memberikan anggaran untuk kepentingan desa dan pro daerah. Anggaran tersebut juga sudah tersalurkan, walau pun penyaluran anggaran tersendat.