REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih menitik beratkan pada pembangunan jangka panjang. Sedangkan program jangka panjang tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mennyatakan, seharusnya pemerintah mulai memfokuskan diri pada program jangka pendek. Dengan memulai menjalankan program jangka pendek, pemerintah bisa mulai membangun kemajuan di daerah.

"Seperti paket ekonomoi jilid I masih jauh dan tidak konkret," ungkap anggota dewan utusan Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/10).

Menurutnya, kebijakan jangka panjang seharusnya digantikan dengan kebijakan jangka pendek. Terbukti dengan tidak berdampaknya paket ekonomi jilid I terhadap ekonomi Indonesia.

"Akibat dolar, akhirnya bertimbul pada PKL, angka kemiskinan naik, pengaguran naik, ditambah lagi serangan dari alam sehingga berpadu," ujarnya.

Kegagalan paket ekonomi jilid I disadari karena tidak menyentuh langsung kebutuhan daerah. Dengan mengelurkan paket-paket berikutnya baru ada sedikit perubahan yang dirasakan.

Ia mengaskan, pemerintah harus mulai melihat kebutuhan  masyarakat yang kurang mampu dan juga korban PHK.

Dengan melihat kebutuhan jangka pendek, dia juga menyarankan pemerintah harus mulai memperbaiki infrastruktur daerah.