REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengharapkan di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla lebih memperhatikan kebutuhan rakyat menengah ke bawah.

Pemerintah diminta mengevalusasi kebijakan-kebijakan yang sudah dilewati dalam satu tahun terakhir.

"Jokowi mengevaluasi kebijakannya, karena masa setahun istilahnya masa awal," ungkap Irman Gusman di Jakarta.

Presiden Jokowi diharapkan mulai memperhitungkan keberadaan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus membantu masyarakat tersebut menjadi lebih sejahtera dan tidak kehilangan daya beli.

Anggota DPD utusan Sumatera Barat ini menyarankan pada tahun kedua pemerintah dapat mengutamakan sektor Usaha Kecil Menengah, membuka lapangan pekerjaan, dan membangun desa. Menurutnya, penilaian tersebut berdasarkan fakta bahwa 60 persen masyarakat Indonesia berada di tingkat menengah ke bawah.

Meski begitu, Irman juga meminta pemerintah tidak melupakan kebutuhan tingkat menengah ke atas. Karena mereka merupakan investor yang membutuhkan kemudahan izin untuk membuka usaha, lingkungan yang aman dan nyaman, serta kepastian hukum.

Dengan melihat dua sisi yang berbeda, tahun kedua pemerintahan Jokowi dan JK akan membantu masyarakat untuk bisa berjuang. "Mudah-mudah jatuh bangun tahun pertama, menjadikan tahun kedua bisa lebih cepat lagi," kata Irman.