REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad menilai pemerintah masih bermasalah dengan akuntabilitas publik.
Masalah akuntabilitas publik ini yang menjadi penyebab ketidaksingkronan antar lembaga pemerintah.
Farouk menjelaskan, di era demokrasi dan reformasi akuntabilitas publik menjadi sangat penting, terutama untuk penegakan hukum. Bagi penegak hukum, akuntabilitas publik tidak bisa dikesampingkan, sejalan dengan pentingnya akuntabilitas hukum dan organisasi kelembagaan internal.
"Akuntabiltas publik itu apa saja tindakan kepolisian yang menaruh perhatian publik," ujar Farouk Kamis (29/10).