REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pasca terbentuknya panitia khusus (Pansus) asap atau Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), senator anggota DPD Abdul Aziz menggelar dialog publik tentang dampak kabut asap di Sumatera Selatan (Sumsel).
"Kita sengaja melakukan dialog publik di Palembang yang merupakan salah satu daerah yang terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah ini. DPD ingin mendapat masukan langsung dari daerah bagaimana kebakaran hutan dan lahan terjadi dan juga dampak dari kabut asap yang ditimbulkannya," kata Abdul Aziz, Ahad (1/11).
Menurut anggota DPD dari daerah pemilihan Sumsel, panitia khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang baru dibentuk DPD pada akhir Oktober, didorong untuk membongkar segala persoalan terkait bencana kabut asap di pelbagai daerah.
"Pansus juga akan mengawal proses penegakan hukum yang kami nilai belum transparan. Dengan adanya pansus, kita harapkan penanganan karhutla ini tidak parsial dan tak tergesa-gesa. Pansus pun didorong untuk membongkar segala persoalan terkait bencana kabut asap yang melanda daerah di Sumatera dan Kalimantan," ujar Abdul Aziz.
Terhadap penegakan hukum terkait dengan senator Abdul Aziz menjelaskan, Pansus asap DPD mendorong pengawasan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan yang belum transparan dan terbuka mengekspose siapa-siapa saja pihak yang diperiksa.
"Kita minta polisi bisa lebih terbuka dalam pengusutan kasusnya. Kemudian masyarakat sipil harus juga harus bergerak juga jangan sampai masalah kebakaran hutan dan lahan yang memicu terjadinya kabut asap terus menerus terjadi, berlarut-larut hingga puluhan tahun," katanya.
Sementara itu pada Dialog Publik bertema "Kabut Asap dan Dampak Sosialnya" menghadirkan narasumber Kepala Dinas Sosial Sumsel Belman Karamuda, Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Sriwijaya (Unsri) ES Halimi dan wakil dari Dinas Ksehatan Sumsel serta wakil dari Badan Penanggunglangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel.
Menurut pembiacara ES Halimi dari Unsri, bencana kabut asap yang terjadi tahun ini sudah menjadi permasalahan lingkungan global. "Kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan selain akibat ulah manusia juga lantaran adanya perubahan iklim global."
"Di satu sisi memang ada faktor yang menyebabkan asap seperti saat ini diantaranya akibat pembakaran kebun dan lahan. Sekarang asap menjadi masalah yang sudah massif menjadikan penyakit dan musibah," katanya.
Kepala LPM Unsri menjelaskan, dari pelbagai kajian disimpulkan pembakaran lahan yang terjadi di lahan gambut yang ditanami sawit memang memberikan dampak pada kerusakan lingkungan.
"Pemerintah Indonesia harus lebih serius mencegah terjadi pembukaan lahan gambut dengan pemberian izin ke berbagai perusahaan. Baik perusahaan nasional atau pun perusahaan asing. Memang tidak dipungkiri, yang menikmati hutan Indonesia itu tidak sedikit adalah perusahaan asing," ujarnya.
