REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Karhutla) DPD RI mengunjungi Badan Nasional Penangana Bencana (BNPB).

Mereka meminta keterangan langsung mengenai progres dan proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Rombongan Pansus Karhutala yang terdiri dari Abdul Azis, Djasarmen Purba, Asmawati, Parlindungan Purba, Wa Ode, M.Rakhman, Abdul Gafar Usma bertemu langsung dengan kepala BNPB Willem Rampangilei.

Pansus mendapatkan penjelasan langsung dari ruang kontrol bencana BNPB, serta langsung membahas sejumlah persoalan yang dihadapi saat terjadinya kebakaran hutan.

"Inti dari pembentukan pansus ini adalah untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam penanggulangan bencana bukan menghambat," ujar Ketua Pansus Karhutala Parlindungan Purba, Jakarta, Selasa (3/11).

Untuk mendapatkan penjelasan lebih akurat, pansus juga melakukan teleconference dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) pelbagai provinsi yang terdampak bencana. Dengan teleconference bersama BNPB Riau, Kaltim, dan Sumsel, pansus dapat mengetahui kondisi langsung dan penanganan bencana di tiga daerah tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut, pansus akan melakukan evaluasi penanggulangan bencana. Kemudian pada akhirnya pansus ini dapat membuat RUU yang diperlukan agar tidak kembali terulang kasus-kasus penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.