REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerataan pembangunaan harus menjadi skala prioritas pemerintah. Terutama bagi daerah di luar Jawa harus mendapatkan perhatian lebih jika tidak ingin tersulutnya semangat ketidakpuasaan.

"Papua begitu masih mengenaskan pembangunannya ketertinggalannya, ini akan menggelorakan semangat ketidakpuasan kepada pemerintah pusat," ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI A.M. Fatwa kepada Republika, Rabu (4/11).

Fatwa menjelaskan, pemerintah belum sepenuhnya melihat kebutuhan infrastruktur daerah-daerah di bagian luar Jawa. Terlihat dari keputusan pengadaan kereta cepat rute Jakarta-Bandung ketimbang membangun jalur infrastruktur di luar Jawa.

Proyek dengan nilai Rp 78 triliun untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai akan lebih bermanfaat jika disalurkan tidak di daerah Jawa. Aspek keadilan pemerataan pembangunan tidak tercantum dalam proyek tersebut.

"Sila kelima, keadialan sosial bagi seluruh rakyat indonesia paling menderita," kata anggota DPD RI perwakilan DKI Jakarta.

Dengan adanya ketidakseimbangan perhatian dalam pembangunan infrastruktur, Fatwa menilai bisa saja terjadi gejolak penolakan. Daerah-daerah luar Jawa akan merasa tidak puas dan kecewa karena masih saja dianaktirikan oleh ibu pertiwinya.

Sebelum itu terjadi, ia menyarankan pemerintah untuk mengakaji ulang pemanfaatan proyek kereta cepat. Lebih baik Rp 78 triliun digunakan untuk merealisasikan janji-janji pembangunan di bidang kemaritiman.