REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka konsolidasi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi NTB bersama dengan pemangku kepentingan provinsi setempat mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD).
Dalam acara ini menampung segala permasalahan untuk dapat langsung disampaikan kepda pemangku kepentingan. Wakil Ketua dan anggota DPD perwakilan NTB Farouk Muhammad dalam kesempatan yang sama menyoroti adanya sejumlah proyek dari alokasi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) yang tidak jadi dilaksanakan di Provinsi NTB tahun 2015.
Farouk secara khusus akan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi kepada pemerintah pusat terkait rendahnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi NTB dalam APBN 2016.
"Saya rasa dalam forum ini banyak masukan yang baik sekali. Saya akan gunakan untuk memperbaiki mekanisme kerja kami ke depan, kami memang fokus kepada dana transfer tapi juga tetap menyoroti belanja pusat yang ada pada K/L, termasuk kementerian dan lembaga yang telah dialokasikan ke daerah-daerah itu," ujar Farouk di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa (1/12).
Selain Farouk, hadir pula seluruh anggota DPD perwakilan NTB, yaitu Baiq Diah Ratu Ganefi, Lalu Suhaimi Ismy, dan Rabi’atul Adawiyah. Dalam acara tersebut hadir juga unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB, Akademisi, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
Farouk mengakui bahwa saat ini DPD memang lebih fokus dalam mengawal pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan anggaran berupa dana transfer dari pemerintah ke NTB. Sementara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapil NTB fokus mengawal proyek APBN.
Meski tidak bersifat mutlak, pola pengawasan yang dibagi antara DPD dan DPR ini memang perlu dibenahi dimasa yang akan datang.
Farouk mengaku terkejut setelah mengetahui adanya proyek senilai puluhan miliar yang tidak dilaksanakan hingga memasuki akhir tahun ini. Telebih, salah satu proyek itu, yaitu pembangunan fasilitas di Pelabuhan Lembar, nilainya cukup besar mencapai Rp 25 miliar.
"Fenomena ini membuktikan perlunya dikembangkan mekanisme pengawasan terhadap proyek APBN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di NTB. Khusus untuk pelabuhan lembar saya akan minta pertanggungjawaban Kementerian Perhubungan," kata mantan Kapolda NTB menegaskan.
Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Rukijo, dihujani protes keras dari para pejabat Pemprov NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota di NTB. Terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggap tidak mencerminkan azas keadilan untuk tahun 2016 mendatang di dalam APBN.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Walikota Bima, Rahman H. Abidin pun merasa upaya pemerintah daerah (pemda) seolah tidak dihargai pemerintah pusat.
"Paling tidak itu ada penghargaan, Pak Direktur, kami berusaha memperbaiki kinerja dari tahun ke tahun, mendorong bagaimana supaya lebih baik lagi. Langkah dari teman-teman dihargai juga," ujarnya.
Rukijo menegaskan bahwa penentuan besaran DID menggunakan dua kriteria utama, yaitu adanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Peraturan Daerah (Perda) APBD tepat waktu.
Selain syarat tersebut, pihaknya juga menyertakan 11 indikator. Tujuh diantaranya merupakan indikator kinerja pelayanan dasar publik sementara untuk empat indikator adalah terkait aspek ekonomi dan kesejahteraan.
"Seluruh elemen indikator tadi datanya tidak kami ambil dari daerah langsung, kalau memang daerah tidak ada. Sedangkan dari sisi indikator pelayanan dasar ekonomi, datanya berasal BPS," ujar Rukijo.
