Thursday, 30 Rajab 1446 / 30 January 2025

Thursday, 30 Rajab 1446 / 30 January 2025

DPD: Pelanggaran Pilkada yang Sama Terus Berulang

Jumat 18 Dec 2015 13:21 WIB

Rep: C27/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (kiri) dan Akhmad Muqowam, menggelar jumpa pers soal ancaman konflik di pilkada serentak, di Gedung DPD, Jakarta (4/12).

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad (kiri) dan Akhmad Muqowam, menggelar jumpa pers soal ancaman konflik di pilkada serentak, di Gedung DPD, Jakarta (4/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak lalu masih terdapat pelanggaran yang sama dengan pemilu sebelumnya.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Muqowam menyatakan, masih banyak aspek yang perlu dievaluasi.

Melalui pantauan anggota DPD RI yang ikut terjun mengawasi proses pilkada serentak, ditemukan kekuarangan yang perlu pembenahan untuk penyelanggaran berikutnya.

Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan, perlu penguatan peranan dan wewenang lebih kuat lagi agar bisa menindak pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

Permasalahan yang terjadi saat pilkada secara umum masih berkutat pada masalah yang sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Pelanggaran tersebut seperti, adanya penyelenggara yang tidak profesional atau tidak netral, ditemukannya oknum-oknum yang menggunakan sisa surat suara untuk dicoblos pada pasangan calon tertentu, politik uang, dan politisasi birokrasi memenangkan pasangan tertentu.

"Pemerintah dan keamanan terkait harus mewaspadai adanya gejolak di daerah-daerah yang dalam proses perhitungan PIlkada di daerah yang memiliki selisih yang sangat tipis antara bakal calon yag satu dengan lainnya, karena rawan menimbulkan konflik," ujarnya

Sementara, pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyatakan, pilkada serentak sudah dilakukan dengan kekurangan dan kelebihan. Melalui hasil pengamatnnya, pilkada yang lalu masih jauh dari demokrasi yang kita harapkan karena masih banyak pelanggaran.

"Masih ada pengulangan-pengulangan pelanggaran yaitu money politik dan budaya menjatuhkan lawan politik, sehingga sangat ironi dari sekian banyak kader partai politik tapi terjadi aklamasi atau calon tunggal, lalu apa gunanya partai politik," katanya.

Setelah mengetahui kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Pilkada serentak 9 Desember lalu, DPD mendorong penegak hukum untuk menghimbau para calon Kepala Daerah mendeklarasikan Pilkada damai.

Serta meminta partai politik agar mencalonkan kader yang benar-benar berkualitas agar mendapatkan kepala daerah yang berkualitas.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler