REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah agar lebih serius mempercepat pembanguanan daerah pesisir.

Pemerintah harus berpikir maju untuk menyiapkan pasar, bukan hanya menunggu. Pemerintah juga diminta untuk mengubah pemikiran konvensional. Pemikiran konvensional tersebut dinilai terjadi tidak hanya dalam pembangunan bandara di Ferdinan Sihombing, Tapanuli Tengah, tapi terjadi saat menetapkan pembagunan Bandara Minangkabau, Sumatra Barat.

"Saya mengkritik kebijakan Angkasa Pura yang takut-takut dalam pengembangan bandara di wilayah perintis," ujar Katua DPD RI Irman Gusman saat menijau langsung daerah pesisir di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara, Ahad (20/12).

Desakan tersebut merupakan upaya DPD RI untuk terus perjungkan gagasan percepatan pembangunan di daerah. Gagasan tersebut sesuai dengan pemikiran Presiden Jokowi yang ingin melakukan pengembangan wilayah pesisir Indonesia.

Melihat langsung pembangunan di Sumatra Utara, DPD RI mendorong percepatan pembagunan tiga kawasan terpadu di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan tersebut, yaitu perluasan Bandara Dr. Ferdinan Sihombing Menjadi bandara Internasional, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dan pembanguan Waduk Singkakurak Tapanuli Tengah.

Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Sukran Jamilan Tanjung mengatakan, Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah punya potensi yang besar. Dapat dilihat dari posisinya yang berada di pesisir laut dan menjadikannya sebagai pintu masuk ke Pulau Jawa tanpa melalui Provinsi Sumatra Utara.

"Kami daerah potensial, seharusnya diprioritaskan. Misalnya bandara dari Ferdinan Sihombing ini sudah siap pesawat dari Batam dan Nias. Bahkan Garuda sudah bisa masuk dari Jakarta. Di sini Ada visi bisnis, tolong dibantu pengembangannya. Setahun ada 3000 jamaah haji yang lewat bandara ini. Ke depan kita mau langsung ke Jeddah." katanya.