REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya memprioritaskan guru honorer, terutama kategori dua (K2). Perhatian presiden diperlukan agar mereka segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

"Saat ini ada sekitar 440 ribu rakyat Indonesia yang sudah berpuluh tahun berstatus honorer K2 meminta keadilan ke Presiden agar diangkat menjadi CPNS. Ini bukan sekadar soal pengakuan, melainkan bagaimana negara punya nurani dan empati kepada mereka," kata Fahira di Kompleks Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Fahira mengatakan Presiden dapat memberikan solusi atas persoalan yang belum menemui titik temu ini, apalagi ada rencana demo besar-besaran oleh tenaga honorer di Istana Negara pada 10 Februari mendatang. Senator asal Jakarta yang berencana ikut turun demo bersama para honorer K2 ini menegaskan, sebenarnya pemerintah sejak awal punya solusi, yakni lewat anggaran pengangkatan guru honorer yang tercantum dalam RAPBN 2016.

DPR pun telah setuju untuk memasukkan anggaran guna membiayai honorer K2 menjadi CPNS, namun sayangnya anggaran tersebut tidak tercantum setelah menjadi APBN. "Anggaran tersedia, tetapi diprioritaskan untuk yang lain. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting," ujar Fahira.

Terkait soal benturan regulasi, ia berpendapat Presiden memiliki diskresi untuk pengangkatan honorer K2. "Presiden bisa keluarkan Perpres dan saya rasa DPR dan DPD akan mendukung itu. Dengan demikian, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016," kata Fahira.