REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite I DPD RI menggelar rapat terkait pembangunan dan Dana Otonomi Khusus Papua bersama Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Selasa (9/2).

Komite I mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah terkait pembangunan Papua. Tak hanya soal pembangunan, DPD juga mempertanyakan bagaimana pengawalan pemerintah dari segi Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan dan Keamanan.

Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqawom mengatakan sampai saat ini masih banyak keluhan dari rakyat Papua bahwa implementasi dari dana otsus dan kesejahteraan rakyat masih belum bisa terakomodir. Masih banyak warga dipedalaman yang belum tersentuh oleh pemerintah.

"Hari ini kita bicara soal Papua, bicara soal HAM. Kemudian soal Renstra. Komite I siap dijadikan basis. Mari sama-sama sehingga bisa kita cari yang terbaik untuk Papua," ujar Ahmad di Gedung DPD RI, Selasa (9/2).

Ahmad sendiri menambahkan pihaknya perlu berbicara dengan Luhut dan Sutiyoso sebagai leading sektor yang terjun langsung ke Papua.

Luhut dan Yos dinilai Ahmad bisa memberikan masukan kepada DPD terkait kondisi warga papua dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah.