REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap pemerintah dapat menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang pro rakyat. Hal ini tertuang dalam rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran tiap-tiap komite di DPD RI dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto.
Rapat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang disusun Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) dan berlangsung di Ruang Rapat Komite IV, Kompleks Parlemen, Rabu (17/2).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang menyoroti tentang cakupan transfer dana ke daerah termasuk upaya peningkatan dana desa. Ia berharap pemerintah memastikan kebijakan transfer dana ke daerah meningkat setiap tahunnya.
"Peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu perlu dilakukan untuk mendukung program pemerintah yaitu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional,” tukas Ajiep.
Lebih lanjut, senator asal Sulawesi Selatan ini meminta pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar tercipta sinergi antara pusat dan daerah. Ia pun berharap pemerintah daerah mengoptimalkan dana desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melallui peningkatan pelayanan publik.
"Saat ini ada 74.754 Desa, maka dari itu saya mengimbau kepada pemerintah daerah bilamana sudah mendapatkan dana desa agar menggunakan dana desa dengan sebaiknya untuk pembanungan daerah," tuturnya
Ia menambahkan, DPD akan tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat desa. "Jika tidak pro kepada rakyat maka kami akan kritisi, itulah mengapa rapat hari ini menjadi penting, supaya kebijakan harus demi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Ajiep.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menjelaskan pemerintah akan memperkuat ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal. Untuk itu dirasa perlu meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.
Mengenai pengalokasian Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahan dan untuk tahun anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10 persen dari anggaran transfer ke daerah.
"Salah satu strategi yang kami terapkan adalah anggaran pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan tujuan agar daerah mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pelayanan dasar publik, perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian tingkat inflasi," katanya menjelaskan.
Adapun, untuk masukan yang disampaikan DPD hari ini, kata Mardiasmo, akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah disusun pihaknya.
Dari Kementerian Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto menungkapkan beberapa Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional 2017 dari Bappenas.
"Beberapa proritas kita yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan perumahan dan pemukiman," tutur Arifin.
"Sedikit saya jelaskan tentang pembangunan pendidikan, realisasi arah kebijakannya adalah Bappenas akan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan," katanya menambahkan.
Disinggung tentang pembangunan kesehatan, Arifin menjelaskan pembangunan kesehatan dilakukan dengan peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik dari pembiayaan kesehatan, penyedian, distribusi, dan mutu farmasi, alat kesehatan sampai kepada penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan.
