REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Kabupaten Mukomuko mengadukan permasalahan penetapan batas wilayah dan pasokan listrik di wilayah tersebut kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam audiensi dengan Senator asal Bengkulu Ahmad Kanedi dan Riri Damayanti di Gedung DPD RI, Rabu (25/5), Ketua Ketua DPRD Mukomuko Armansyah yang datang bersama sejumlah anggota DPRD lainnya mengatakan Kabupaten Mukomuko memiliki persoalan terkait penetapan batas wilayah dengan Provinsi Sumatera Barat yang hingga kini belum juga terselesaikan.
Konflik batas wilayah ini perlu ada penyelesaikan secara menyeluruh mengenai tapal batas agar tidak lagi pihak pihak yang secara sepihak mengklaim memiliki lahan itu. “Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya di ranah pemerintah daerah, maka perlu turut campur pemerintah pusat,” ujar Armansyah.
Selain itu, Armansyah juga mengadukan masalah kurangnya pasokan listrik ke Mukomuko dan Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Mereka ingin segera pemerintah pusat merealisasikan untuk membangun pembangkit listrik untuk menjamin ketersediaan listrik di Bengkulu.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi mengatakan sebagai perwakilan daerah, DPD RI akan berupaya untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarkat di Kabupaten Mukomuko.
“Sudah tepat mengadukan hal ini ke kami karena masalah batas wilayah pemekaran dan otonomi daerah adalah ranah DPD, kami akan kumpulkan aspirasi ini dan menyampaikan ke Komite I untuk ditidaklanjuti,” ujar anggota Komite I DPD RI.
Sementara itu Senator Bengkulu, Riri Damayanti yang bertugas di Komite II DPD RI ini berjanji akan menanyakan kurangnya pasokan listrik ini kepada pihak PLN dalam rapat kerja masa sidang ini.
"Masalah ketenagalistikan memang ranah kerja Komite II DPD RI dan saya akan membawa permasalahan tersebut langsung dalam rapat bersama dengan Dirut PLN. Saya akan tanyakan langsung permasalahan listrik di Bengkulu," ujarnya.
Dia mengatakan Komite II menerima banyak pengaduan terkait kurangnya pasokan listrik hampir di seluruh daerah di luar Pulau Jawa. Untuk itu, pihaknya akan segera membahas RUU Ketenagalistrikan mengingat pentingnya listrik untuk menggerakan roda ekonomi.
