REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Anggota DPD RI menyampaikan keluhan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, dalam rapat kerja yang dihadiri Tim Anggaran Komite I, II, dan III, terkait dengan ketidakmerataan pembangunan. Mereka menilai pembangunan hanya berpihak di pusat.

Rapat itu bertujuan untuk membahas program prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

Anggota DPD asal Sulawesi Tenggara, Jabar Toba mengatakan revolusi mental penting dalam melakukan pembangunan tetapi harus disertai dengan administrasi keuangan yang baik. Kalau mental baik maka pembangunan baik, tidak ada yang mencuri atau korupsi lagi.

Disisi lain, Jabar juga menyinggung soal subsidi pupuk yang tidak efektif dan seharusnya diganti dengan subsidi harga panen untuk petani. Subsidi pupuk di daerah itu tidak dinikmati petani. Bahkan, pupuk disengaja terlambat datang, harusnya datang bersama dengan musim tanam. Tapi setelah 20 hari dan 40 hari tanam itu pupuk baru datang.

"Saya minta itu subsidi pupuk harus ditinjau. Karena yang menikmati ya bukan petani tapi oknum, seharusnya subsidi harga panen, jadi langsung untuk petani dan masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan,” tambahnya.