REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak Menkoinfo Rudiantara memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga menjangkau daerah-daerah terpencil. Agar rakyat di daerah bisa menikmati perkembangan teknologi informasi dan memudahkan komunikasi antar masyarakat di daerah dengan cepat dan murah.

DPD mencatat, sampai saat ini masih banyak ketimpangan, dalam arti masih banyak masyarakat di daerah yang belum bisa menikmati jaringan telepon atau internet sehingga sulit berhubungan dengan dunia lain.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI  Achmad Muqowam dan Ketua Komite II DPD RI  Parlindungan Purba, Rabu (8/6) di Jakarta.Keduanya juga mengomentari rencana Rudiantara memangkas biaya interkoneksi yang dikhawatirkan akan menanganggu layanan telekomunikasi perdesaan.

Achmad Muqowam mengatakan Rudiantara harus menjelaskan ke publik rencana kebijakan yang akan diputuskan, apakah dengan memangkas biaya interkoneksi itu berdampak positif atau menguntungkan. “Jika dianggapa menguntungkan, lalu siapa yang diuntungkan dan sebaliknya jika ada pengaruh negatif atau kerugian, bagaimana menjelaskannya. Ini yang harus diungkap ke publik,” katanya.

Muqowam mengatakan, apakah kebijakan yang akan diambil  Rudiantara menguntungkan masyarakat atau menguntungkan daerah? Jangan sampai lanjut mantan politisi PPP yang lama duduk di Komisi V DPR bidang telekomunikasi ini , kebijakan memangkas biaya interkoneksi  justru menimbulkan pro kontra di masyarakat .

“Bagi kita, yang utama dan prioritas adalah bagaimana pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet itu bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok perdesaan. Jadi, jangkauan telekomunikasi dan informasi bisa lebih jauh menembus batas –batas daerah, sehingga jarak antara daerah-kota semakin dekat dari sisi komunikasi,” tandas Muqowam.

Harapan senada dilontarkan Parlindungan Purba. Dia menyarankan agar perluasan jaringan harus menjadi prioritas utama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika jaringan telekomunikasi sudah meluas dan menjangkau seluruh daerah, maka masyarakat akan semakin dimudahkan dan diuntungkan. ''Sayangnya hal itu masih sangat jauh dari harapan,'' papar Parlindungan.

Parlindungan juga mengusulkan agar kebijakan Menteri Rudiantara dikaji benar secara mendalam dampaknya bagi masyarakat daerah. “Fokus kita kan masyarakat di daerah yang selama ini banyak tertinggal dari sisi telekomunikasi dan juga listrik. Asal tahu saja, masih banyak desa dan kecamatan di Sumut dan daerah lain yang belum teraliri listrik, bagaimana dengan komunikasinya? Sama saja,” kata Parlindungan yang bersal dari dapil Sumut.