REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite III DPD, Hardi Slamet Hood mengatakan, DPD sangat serius mencari solusi maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di berbagai daerah. DPD berharap ada sistem yang dapat mencegah dan menanggulangi masalah kekerasan seksual di berbagai lingkungan terutama di sekolah.

"Maraknya tindak kekerasan seksual sudah sangat memprihatinkan, terlebih lagi melibatkan anak-anak baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Harus segera ditemukan solusi agar hal tersebut tidak terulang lagi," ujar Hardi, Senin, (13/6).

Komite III, kata dia, berharap agar ada peran serta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menanggulangi masalah tindak kekerasan. Selain itu, dapat membangun karakter dan budi pekerti siswa dan guru sehingga dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai.

Apalagi, Kemendikbud sudah mengeluarkan keputusan menteri yang bisa dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, terutama di sekolah. "Kami juga berharap presiden mengeluarkan Perpres untuk memperkuat sehingga pemerintah daerah juga dapat melaksanakan usulan Kemendikbud untuk mengawal sekolah agar terbebas dari kekerasan seksual."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, lingkungan sekolah menjadi salah satu lingkungan yang rentan terhadap tindak kekerasan biasa maupun seksual. Data yang dikumpulkan Kemendikbud, sebanyak 84 persen siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah dan pelakunya dapat berasal dari kalangan siswa ataupun tenaga pengajar.

"Belum ada penurunan yang signifikan sepanjang 2010-2015. Angka ini mengkhawatirkan, makanya perlu ada upaya yang sangat serius untuk mengantisipasinya," ujarnya.