REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, Komite III DPD meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera merealisasikan rencananya untuk menggantikan kartu BPJS Kesehatan dengan sistem finger print. 

"Dengan finger print selain lebih efektif dan efisien, sistem ini akan menutup celah praktik-praktik culas pemalsuan kartu BPJS Kesehatan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Praktik pemalsuan yang sudah berlangsung setahun ini sangat merugikan masyarakat," katanya, Kamis, (28/7).

Sudah saatnya, ketika berobat tidak perlu lagi membawa-bawa kartu. Cukup tunjukkan e-KTP kemudian sidik jari divalidasi dengan alat finger print. Jika sesuai, bisa langsung dilayani. Ini sangat efektif dan efisien. Bukan hanya mengurangi antrean di puskesmas atau rumah sakit, kata dia, sistem ini dipastikan akan menutup pemalsuan-pemalsuan yang sangat merugikan masyarakat.

Sebenarnya pada pertengahan Oktober 2014 lalu, terang Fahira, BPJS Kesehatan sudah meluncurkan pelayanan aplikasi finger print yang saat itu dihadiri langsung oleh Presiden SBY. Namun hingga kini publik belum mengetahui sejauh mana perkembangannya. Memang untuk mewujudkan sistem ini, BPJS Kesehatan tidak bisa sendiri karena harus bekerja sama dengan Kemendagri untuk mengoneksikan e-KTP dengan aplikasi finger print. Sementara untuk alat finger printnya harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Perindustrian. 

Fahira berharap beredarnya Kartu BPJS palsu menjadi pemicu bagi BPJS Kesehatan untuk segera berkoordinasi lebih intensif dengan kementerian terkait dan merealisasikan sistem finger print ini secepatnya.