REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedikitnya 30 orang kepala desa dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) berkunjung ke kantor DPD RI, Senayan akhir pekan ini. Dalam pertemuan tersebut ada banyak hal yang terungkap dan disampaikan kepada senator asal Sulsel AM Iqbal Parewangi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal kecilnya gaji imam masjid, imam dusun dan guru mengaji di daerah tersebut.

Menurut ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jeneponto Andi Pangerang, rata-rata gaji imam desa di Kabupaten Jeneponto adalah Rp 150 ribu per bulan, imam dusun dan guru mengaji Rp 100 ribu per bulan. Bahkan, di Desa Pallatikang yang baru tahun ini mendapatkan alokasi dana desa, gaji imam desa Rp 100 ribu dan imam dusun serta guru mengaji hanya Rp 50 ribu per bulannya.

Mengetahui angka-angka tersebut, Iqbal langsung bereaksi. Iqbal sangat menyayangkan kecilnya pemberian insentif bagi orang-orang yang menjadi simbol ketahanan mental bangsa itu. "Bukannya memojokkan pemda ya, tapi bayangkan di saat kita bicara soal revolusi mental, gaji seorang guru mengaji dan iman desa yang menjadi simbol ketahanan mental hanya diberi antara Rp 100 ribu sampai RP 150 ribu. Negara akan dapat apa kalau seperti ini?" ujar Iqbal yang juga Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI ini.

Dia pun mencoba membandingkan dengan pendapatan seorang tukang bangunan yang saat ini bisa digaji harian rata-rata Rp 100 ribu. Tentu saja perbandingannya sangat jomplang, karena tukang bangunan yang mendapat gaji harian saja nilainya sudah sama dengan gaji 'tukang membangun mental' selama sebulan.

Iqbal menyatakan, kondisi seperti ini sangat disayangkan. "Kita tentu tidak ingin gaji tukang batu diturunkan, yang menjadi perhatian di sini adalah gaji bagi mereka, 'tukang pembangun mental' ini yang tidak sepantasnya di angka itu, sangat disayangkan," ujarnya.  

Menurut Iqbal, hasil pertemuan dengan lebih dari 30 kepala desa dari Jeneponto ini menjadi informasi dan bahan yang sangat berharga baginya. Dia mengatakan, hasil pertemuan dengan sejumlah perangkat desa ini akan dibahas lebih detail lagi bersama komite I DPD. Pertemuan degan Komite I juga diagendakan akan menghadirkan pihak dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.